NADIKABAR.COM — Kementerian Sosial RI (Kemensos) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sepakat menjalin sinergi strategis untuk menyukseskan penyelenggaraan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan transformasi data melalui Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Kesepakatan tersebut terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/11). Dalam pertemuan tersebut, salah satu pembahasan utama adalah kesiapan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Universitas Indonesia (UI).
Gus Ipul menyebutkan lahan yang disiapkan seluas kurang lebih 8 hektare (Ha) dan merupakan bagian dari kawasan Hutan Kota UI yang berada di wilayah Jakarta.
"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari Hutan Kota UI," kata Gus Ipul, dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026).
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Gus Ipul menjelaskan akan dilakukan koordinasi lebih lanjut terkait kesiapan administrasi dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dan UI.
"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul.
"Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," sambungnya.
Gus Ipul berharap proses koordinasi dan penyusunan PKS antara Pemprov DKI Jakarta dan UI dapat berjalan lancar dan cepat sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
"Nanti kita ke sana mengecek tempatnya, setelah itu PKS. Mudah-mudahan bisa segera dieksekusi untuk dibangun," ungkap Gus Ipul.
Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga membahas rencana perluasan lahan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 DKI Jakarta. Dalam rencana tersebut, fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta akan direlokasi sehingga lahan yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
"Berikutnya, khusus Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan, Margaguna, rencananya akan dilakukan perluasan untuk mendukung penyelenggaraannya," kata Gus Ipul.
Di bidang perlinsos, Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta juga menyepakati kolaborasi dalam pemutakhiran data serta perluasan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) melalui Perlinsos Digital.
Kolaborasi tersebut akan direalisasikan melalui deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta dengan melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial. Mereka akan berperan sebagai relawan Agen Perlinsos untuk membantu proses pemutakhiran data dan registrasi ulang bansos secara digital.
Selain itu, pertemuan tersebut membahas rencana pelaksanaan uji coba (piloting) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan.
Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas agar memperoleh akses pelayanan publik yang lebih mudah, terjangkau, dan setara, khususnya di bidang transportasi dan kesehatan.
Sebagai informasi, pertemuan ini turut dihadiri Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos M Hasan Chabibie; Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial Kemensos Supomo; Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos Joko Widiarto; Tenaga Ahli (TA) Mensos Bidang Perencanaan dan Evaluasi Kebijakan Strategis Andy Kurniawan; serta sejumlah pejabat terkait lainnya.