NADIKABAR.COM — Fasilitas yang akan didapat Gibran Rakabuming Raka usai mundur dari kursi Wakil Presiden RI terus menjadi sorotan.
Gibran menyampaikan surat resmi pernyataan berhenti dari jabatan Wapres RI ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11). Sebelum ke MPR, dia juga sempat mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden Prabowo Subianto.
Meski mundur, dia tetap memperoleh hak dan fasilitas selaku mantan wapres sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Hak dan fasilitas itu lebih rinci tertuang dalam pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 di UU tersebut. Ayat 1 menetapkan presiden dan wapres yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
"Besarnya pensiun pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir," demikian isi Pasal 6 Ayat 2.
Dari UU Nomor 7 tahun 1978 pula dijelaskan gaji pokok Wakil Presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.
