NADIKABAR.COM — Ketua Fraksi Utut Adianto mengatakan Fraksi PDIP sepakat mengambil langkah konstitusi, yakni Hak Menyatakan Pendapat (HMP), buntut putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan suket ijazah SMA Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Utut mengatakan seluruh anggota Fraksi PDIP telah menyepakatinya.
Utut mengatakan Fraksi PDIP memiliki anggota sebanyak 110. Dia mengatakan dalam rapat pleno fraksi hari ini, sebanyak 102 anggota hadir dan 8 orang izin sakit.
"Ini pleno fraksi, semua 110 hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa, tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," kata Utut di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Dia mengatakan Fraksi PDIP tak menghitung jumlah anggota yang mengusulkan HMP. Namun seluruh anggota fraksi telah menyepakati langkah tersebut.
"Sepakat, karena kita ini kan memang kita header democracy, demokrasi kita terpimpin. Jadi satu iya, semua iya," ujarnya.
Utut mengatakan pertimbangan Fraksi PDIP merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Dia mengatakan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum tersebut akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR.
