NADIKABAR.COM — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengajak pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan perempuan, serta seluruh elemen masyarakat di Provinsi Maluku Utara memperkuat kolaborasi dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Pemerintah tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Sekuat apa pun regulasi yang kita buat, tidak akan maksimal kalau kita tidak bergandengan tangan. Salah satunya untuk menjangkau itu kita punya Puspaga, kemudian ada PATBM, ada relawan, ada Forum PUSPA. Ini semuanya kita tunjukkan untuk memudahkan masyarakat mendapatkan akses," kata Menteri PPPA dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Hal itu dikatakannya saat kunjungan kerja ke Ternate, Maluku Utara.
Ia mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki berbagai regulasi untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).
Selain regulasi, pemerintah juga menghadirkan berbagai sarana yang memudahkan masyarakat mengakses edukasi dan layanan, seperti Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), Relawan SAPA, dan Forum Puspa.