Lebih lanjut, Bintang menegaskan bahwa penggantian Wapres harus mengikuti ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan.
Wapres pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan presiden dan wakil presiden pada pemilu sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3.
"Ketentuan bahwa calon wakil presiden pengganti harus berasal dari partai pengusung merupakan aturan yang harus dipatuhi. Pak Dasco berasal dari Gerindra yang merupakan partai pengusung sehingga memenuhi ketentuan tersebut. Kita tetap menghormati kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama dan proses pemilihan di MPR," ujar Bintang.
