APBN 2027, yang disahkan DPR pada 29 September 2026, mengalokasikan TKD Rp735 triliun atau naik 5,5 persen dari outlook 2026. Kenaikan nominal itu tetap perlu dibaca bersama basis pembandingnya: angka tersebut masih sekitar 13 persen di bawah pagu definitif 2025, dan menurut laporan Komite IV DPD RI porsi TKD terhadap belanja negara turun dari 28,24 persen pada 2023 menjadi sekitar 17,9 persen pada 2027.
Lalu, bagaimana kebijakan TKD dirumuskan, sejauh mana distribusi anggaran telah mencerminkan prinsip keadilan, dan apa dampaknya terhadap kemampuan daerah memberikan pelayanan publik?
Apakah anggaran negara sudah dibagi secara proporsional antara pusat dan daerah, atau daerah justru harus menanggung beban pelayanan dengan ruang fiskal yang semakin terbatas?
