NADIKABAR.COM — Ada senjata militer yang penggunaannya sangat kontroversial. Sebab, senjata ini memakai bahan uranium.
Dilansir BBC, senjata ini dikenal dengan depleted uranium shells. Senjata ini adalah amunisi militer yang memanfaatkan sisa hasil pengolahan uranium dengan karakteristik kepadatan tinggi untuk menembus lapis baja berat. Uranium terdeplesi adalah uranium alami yang sebagian besar materi radioaktifnya telah dihilangkan.
Senjata ini dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Inggris pada tahun 1970-an. Pertama kali digunakan pada Perang Teluk (1991), konflik Kosovo (1999), dan Perang Irak (2003). Adapun uranium adalah logam yang sangat padat, sehingga dipasang pada ujung peluru tank, mortir, dan amunisi lain untuk meningkatkan kemampuan menembus lapis baja pelindung lawan.
Saat menghantam target, amunisi ini mengalami proses pertajaman mandiri (sharpen on impact) dan dapat terbakar/menyala setelah kontak. Selain amunisi, material ini juga digunakan untuk memperkuat lapisan baja pelindung pada tank.
Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan material ini memiliki toksisitas kimiawi dan radioaktif, tapi tingkat radioaktivitasnya jauh lebih rendah dibandingkan uranium alami. Toksisitas kimiawi dinilai lebih mengkhawatirkan dibandingkan efek radiasinya.
Sementara itu, Komite Ilmiah PBB (UNSCEAR, 2016) tidak menemukan bukti keracunan signifikan akibat paparan amunisi ini. Namun, IAEA memperingatkan risiko bagi individu yang menangani langsung serpihan amunisi tersebut. Inilah yang membuat senjata ini kontroversial.
Laporan Program Lingkungan PBB (UNEP, 2022) memperingatkan paparan amunisi ini dapat menyebabkan iritasi kulit, gagal ginjal, hingga peningkatan risiko kanker. Ada juga penelitian pada 2019 yang mengungkap potensi keterkaitan penggunaan amunisi ini dengan risiko cacat lahir di Nasiriyah, Irak.
Amunisi ini tidak dikategorikan sebagai senjata nuklir, dan tidak ada traktat internasional khusus yang melarang penggunaannya. Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan penggunaannya sah secara hukum internasional di bawah Konvensi Jenewa. Meskipun begitu, Koalisi Internasional untuk Pelarangan Senjata Uranium terus mendesak pelarangan amunisi ini karena dampak lingkungan dan kesehatan yang berkepanjangan.
