Polri juga bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dalam pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Sementara untuk fasilitasi perlindungan serta penanganan pekerja migran Indonesia (PMI), kepolisian berkoordinasi dengan BP2MI.
"Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa," jelas Nurul.
Langkah reintegrasi sosial tersebut diharapkan mampu mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat sehingga para penyintas tidak kembali terjebak dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal.
"Dengan demikian program ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk mengurangi kerentanan ekonomi masyarakat dan mencegah korban untuk tidak terjebak kembali dalam praktik perekrutan maupun penempatan tenaga kerja ilegal," pungkas Nurul.