NADIKABAR.COM — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menargetkan penyerapan anggaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan mencapai 98 persen.

“Saya berharap Ditjen Perumahan Perdesaan bisa menjadi Direktorat Jenderal yang mampu mencapai penyerapan anggaran di atas target kementerian. Target kementerian 97 persen, sedangkan Ditjen Perumahan Perdesaan 98 persen. Saya optimistis karena timnya bekerja keras dan melakukan banyak terobosan,” ujar Maruarar dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Kementerian PKP menetapkan target penyerapan anggaran tahun 2026 sebesar 97 persen. Sementara itu, Ditjen Perumahan Perdesaan menyepakati target penyerapan anggaran sebesar 98 persen.

Maruarar mengapresiasi kinerja Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan Perdesaan atas capaian penyerapan anggaran yang menjadi salah satu yang tertinggi di lingkungan Kementerian PKP. Menteri PKP juga mendorong jajaran Ditjen Perumahan Perdesaan untuk terus mempercepat pelaksanaan program perumahan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sangat senang karena dari semua yang saya evaluasi, penyerapan anggaran yang paling tinggi salah satunya di Ditjen Perumahan Perdesaan. Terima kasih atas kerja keras Pak Dirjen dan seluruh tim,” katanya.

Sementara itu, Plt. Dirjen Perumahan Perdesaan Teddy Paul H Siagian mengatakan penyerapan anggaran Bedah Rumah telah mencapai 93 persen. Jumlah penerima yang telah melakukan transfer dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana (LPD) tercatat sebanyak 23.000 unit.

"Ditjen Perumahan Perdesaan selanjutnya menargetkan peningkatan capaian LPD hingga 61 persen pada akhir November atau awal Desember 2026," kata Teddy.

Kemudian berdasarkan pemaparan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, progres pembangunan hunian di wilayah Sumatera saat ini mencapai 10,7 persen. Rinciannya, pembangunan di Provinsi Aceh mencakup 6.220 unit yang tersebar di delapan kabupaten/kota.

Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara terdapat 919 unit yang tersebar di dua kabupaten, yakni Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, pembangunan mencakup 813 unit yang tersebar di empat kabupaten/kota. Secara keseluruhan, pembangunan hunian di ketiga provinsi tersebut mencakup 7.952 unit.