"Minta awalnya ya Rp 10 ribu itu kan. Tapi kalau nawar Rp 5.000 atau Rp 2.000 kami terima. Tapi enggak ada pemaksaan. Pada intinya kami enggak ada pemaksaan," lanjut Porlan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi pengakuan juru parkir (jukir) liar di Blok M yang mengaku menyetorkan uang kepada oknum petugas Dinas Perhubungan (Dishub). Pramono meminta agar petugas yang terbukti menerima setoran dipindahkan dari lokasi tersebut.
"Kalau memang benar ada setoran, saya minta untuk siapa pun petugas yang mendapatkan setoran itu dipindahkan, tidak bertugas di tempat itu lagi," kata Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kepala Suku Dinas Perhubungan (Kasudinhub) Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu jug menanggapi pengakuan jukir liar soal izin dari oknum Dishub. Ia memastikan akan menindaklanjuti klaim tersebut dan berkoordinasi dengan Unit Pengelola (UP) Parkir.
"Terkait dengan oknum Dishub, mungkin nanti kita tindak lanjuti," ucap Bernad.
Dia memastikan bahwa akan mengoordinasikan hal tersebut dengan UP Parkir untuk memastikan apakah orang yang dimaksud Porlan merupakan pegawai Dishub.
"Nanti saya koordinasikan dengan UP Parkir, apakah memang itu termasuk pegawainya juga atau tidak, nanti kita laporkan secara berjenjang ke pimpinan kita," tegasnya.
Suku Dinas Perhubungan (Sudinhub) Jakarta Selatan mengatakan kendaraan yang diangkut saat penertiban parkir liar di kawasan Blok M belum dikenai denda. Pemilik bisa mengambil kendaraannya itu di Kantor Dishub Jaksel di Jalan MT Haryono dengan membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi pelanggaran.
"Jadi semua kendaraan yang kita angkut itu kita taruh di Suku Dinas Perhubungan Jakarta Selatan di Jalan MT Haryono. Nanti kita akan buatkan pernyataan terkait dengan pelanggaran yang dibuat supaya yang bersangkutan tidak mengulangi," kata Kepala Sudinhub Jakarta Selatan Bernad Octavianus Pasaribu kepada wartawan.
Bernad menjelaskan penarikan retribusi maupun sanksi denda Rp 500 ribu dan penilangan untuk sementara waktu ditiadakan. Karena itu, pelanggar hanya diwajibkan membuat surat pernyataan.
"Terkait dengan pelanggaran yang sebelumnya kita lakukan penarikan retribusi atau denda Rp 500 ribu dan tilang, untuk sementara ditiadakan. Jadi kita hanya buat pernyataan," jelasnya.
Dia memastikan, pemilik dapat mengambil kendaraannya kapan saja di kantor Sudinhub Jakarta Selatan. "Karena kami ada piket, bisa diambil kapan saja, tapi lebih cepat lebih baik," imbuhnya.