NADIKABAR.COM — Polri akan menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Irjen Eko Hadi Santoso (EHS), besok. Sidang etik akan dipimpin oleh Komjen Hendro Pandowo sebagai Ketua Komisi.
"Tepatnya besok, hari Selasa tanggal 17 November 2026, bertempat di Divpropam Polri akan dilaksanakan sidang kode etik profesi. Pelaksanaan ditujukan terhadap terperiksa terduga pelanggar etik atas nama EHS," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Mako Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Senin (16/11/2026).
Dia mengatakan Hendro Pandowo akan didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai Wakil Ketua Komisi merangkap anggota. Sementara itu, jajaran Anggota Komisi terdiri dari Irjen Untung Widyatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Tony Aryadi Effendi.
Trunoyudo menegaskan sidang etik merupakan komitmen Polri untuk bersikap transparan dan akuntabel. Dia mengajak semua pihak mengawal proses penegakan hukum.
"Ini adalah wujud komitmen Polri tentunya akan memberikan transparansi dan perkembangan apa yang menjadi dinamika sosial yang menjadi perhatian publik, khususnya di internal Polri," ujarnya.
Sebelumnya, Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Keempat tersangka ialah:
- Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
- Mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso,
- Mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Saat ini, tiga tersangka telah ditempatkan di tempat khusus dan ditahan di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara, Irjen Slamet Uliandi belum ditahan lantaran masih menjalani pemulihan kesehatan.
Dugaan praktik penyadapan terhadap Presiden Prabowo tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak 2025. Presiden Prabowo kemudian memecat Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu (4/11).
Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta. Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.
"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir usai sidang etik.
"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.
Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.