"Karena itu, dalam suratnya Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden dilaksanakan tanggal 9 Desember, harinya Rabu," tambah Muzani.

Rapat Gabungan, lanjut Muzani, juga menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945 yang mana MPR akan melantik Wakil Presiden terpilih.

"Selain itu, Rapat Gabungan juga memutuskan bahwa panitia ad hoc akan diketuai oleh Mas Bambang Wuryanto didampingi oleh dua orang Wakil Ketua, beranggotakan 36 orang yang ditetapkan dari fraksi dan kelompok DPD," jelas Muzani.

"Sementara itu, untuk Tim Verifikasi, koordinatornya dipegang Ibu Lestari Moerdijat, sedangkan sebagai ketua tim adalah Habiburrahman dan sekretaris dari Fraksi PDI Perjuangan," pungkasnya.