NADIKABAR.COM — Anggota Panitia Ad Hoc MPR RI, Ahmad Irawan merespons catatan mantan Menko Polhukam Mahfud Md terkait tenggang waktu pelaksanaan sidang pemilihan wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Menurut Irawan, hal paling prinsip dalam pengisian kekosongan jabatan wapres adalah ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wapres paling lambat 60 hari.

"Sebenarnya yang paling prinsip mengenai tenggang waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang menentukan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR RI menyelenggarakan sidang untuk memilih salah satu dari 2 (dua) nama yang diusulkan oleh Presiden," kata Irawan kepada wartawan, Sabtu (21/11/2026).

Anggota Komisi II DPR Fraksi Golkar ini mengatakan, catatan Mahfud mengenai ketentuan waktu 14 hari kerja setelah nama cawapres diserahkan akan menjadi bahan pembahasan Panitia Ad Hoc. Dia mengatakan catatan tersebut akan menjadi pokok bahasan saat rapat gabungan.

"Nanti pendapat seperti yang disampaikan Pak Mahfud kami pelajari di Panitia Ad Hoc yang memiliki tugas untuk merumuskan mekanisme dan teknis pemilihan Wakil Presiden. Hal tersebut juga akan jadi pokok bahasan dalam rapat gabungan," ujarnya.

Meski demikian, Irawan memastikan belum ada perubahan jadwal sidang paripurna MPR pada 9 Desember nanti untuk pemilihan wapres. Catatan dan tafsir Mahfud akan dipertimbangkan dalam rapat gabungan.