Ia mengaku meminta bayaran ke kliennya sebesar Rp2,5 juta untuk jasa pengurusan izin tinggal, lalu diambil Rp1 juta untuk pembayaran ke Ditjen imigrasi.

Joko mengaku memenuhi permintaan biaya tambahan itu karena terpaksa dan khawatir permohonan izin tinggalnya tidak diterbitkan pihak Ditjen Imigrasi.

"Produk ketika disetujui itu seperti apa?" tanya jaksa.

"Itu nanti setelah persetujuan alih status, akan mendapatkan KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas), Pak. Izin tinggal izin tinggal terbatas," jawab Joko.

Dalam perkara ini, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan terkait pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA) sebesar Rp168,9 miliar.

Tindakan itu dilakukan Silmy bersamaPelaksana Tugas Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam; Direktur Izin Tinggal, Jaya Saputra; Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji.

Lali Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Juniadi Sri Priambudi; dan Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Bernardiansyah yang masing-masing dilakukan penuntutannya secara terpisah.

Silmy juga didakwa menerima gratifikasi uang tunai Rp2,5 miliar dan saham senilai Rp31 miliar.