Di sektor ketenagakerjaan, peningkatan kepesertaan juga diarahkan kepada pekerja informal, seperti pelaku UMKM, pedagang, petani, nelayan dan pekerja mandiri. Sementara kepesertaan pekerja formal diperkuat melalui koordinasi dengan perusahaan dan Dinas Tenaga Kerja.
"Desa, kelurahan dan Puskesmas dapat dioptimalkan sebagai ujung tombak pendataan, edukasi dan fasilitasi kepesertaan JKN," tuturnya.
Pemkab Sidoarjo juga mendorong penguatan monitoring melalui dashboard UHC. Sistem tersebut akan memantau cakupan peserta, peserta aktif, peserta nonaktif, PBID hingga masyarakat yang belum terdaftar.
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dengan memberikan intervensi khusus kepada kecamatan maupun desa yang capaian UHC-nya masih perlu ditingkatkan.
Lakhsmie menegaskan, tingginya cakupan UHC perlu diikuti dengan peningkatan keaktifan peserta sehingga kepesertaan JKN benar-benar memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Upaya ini pun perlu dukungan dan kerjasama berbagai pihak.
"Kami juga memperkuat koordinasi lintas sektor, sehingga peningkatan UHC menjadi tanggung jawab bersama seluruh OPD, BPJS Kesehatan, kecamatan, desa/ kelurahan dan masyarakat," pungkasnya.
