NADIKABAR.COM — Terdakwa kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing (WNA), Silmy Karim, mengatakan praktik pungutan liar (pungli) dalam pengurusan izin tinggal WNA sudah berlangsung sejak sebelum 2018 atau sebelum ia menjabat sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.

Ia mengatakan keterangan itu disampaikan saksi dalam kasus tersebut. Silmy mengklaim justru menghentikan praktik itu saat telah menjabat.

"Saya menghentikan, dan saya ada buktinya. Bukan hanya Modul Lalu Lintas Orang Asing (Molina), bahkan ada Surat Edaran di tahun 2024," kata Silmy kepada wartawan di PN Jakarta Pusat, Selasa (17/11)

Mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan itu merasa dirinya tidak bersalah dan malah dikriminalisasi dalam kasus tersebut.

"Jadi, tidak benar kalau saya itu terlibat atau apalagi menyuruh, apalagi hal-hal yang sebenarnya malah saya lawan," klaim Silmy.