Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Polri Nomor 1 Tahun 2023, memberi kerangka bagi keterlibatan masyarakat dalam membantu keamanan dan ketertiban.
Siskamling bukan kepolisian tandingan. Warga berperan meningkatkan kewaspadaan, mencegah gangguan, melindungi korban, dan melapor. Penyelidikan serta penindakan tetap menjadi kewenangan aparat.
Keberanian warga juga tidak boleh dimaknai sebagai izin mengejar atau mengeroyok orang yang dicurigai. Tindakan main hakim sendiri dapat melahirkan korban baru dan mengganggu proses hukum. Keselamatan dan asas praduga tak bersalah harus menjadi pegangan.
Pencegahan aksi preman tidak cukup dilakukan dengan memperbanyak patroli atau menghidupkan poskamling. Persoalan perlu dilihat lebih jauh ketika remaja terlibat perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
Satpol PP Surabaya mengidentifikasi sejumlah anak yang terjangkau petugas berkaitan dengan konsumsi minuman keras, pembuatan konten ekstrem, hingga aktivitas kelompok preman. Anak-anak tersebut disebut berusia 12–15 tahun. Sebagian dinilai hanya mengikuti perilaku teman sebaya tanpa memahami konsekuensinya.
Keterangan itu menunjukkan pentingnya memahami kebutuhan remaja akan pengakuan dan rasa diterima. Kelompok pertemanan dapat memberi rasa kebersamaan, tetapi menjadi berbahaya ketika solidaritas dibangun melalui intimidasi, kekerasan, atau tindakan yang merugikan orang lain. Ini bukan pembenaran pelanggaran, melainkan alasan memperkuat pencegahan.
Keluarga merupakan lingkungan pertama untuk membangun pengawasan dan komunikasi. Orang tua perlu memperhatikan perubahan perilaku, mengenali pergaulan anak, serta menyediakan ruang bicara tanpa menghakimi.
Tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada keluarga. Sekolah, lingkungan, dan pemerintah juga perlu menyediakan ruang tumbuh yang sehat.
Sekolah perlu memperkuat pendidikan karakter, pengelolaan emosi, penyelesaian konflik tanpa kekerasan, dan literasi digital. Karang taruna, komunitas olahraga, kelompok seni, serta organisasi kepemudaan dapat menyediakan kegiatan positif setelah jam belajar.
Anak perlu memperoleh pengakuan melalui prestasi dan kreativitas, bukan keberanian melakukan kekerasan.
Pengawasan harus proporsional. Penampilan, gaya rambut, pakaian, atau aksesori tidak dapat dijadikan ukuran keterlibatan seseorang dalam aksi preman. Perhatian harus diarahkan pada perilaku konkret, seperti ancaman, intimidasi, ajakan membawa senjata, dan kekerasan.
