Strategi tersebut menekankan pertahanan wilayah teritorial dan perlindungan kepentingan nasional tanpa memiliki tujuan menyerang negara lain.
Menurut dia, konsep strategi pertahanan tersebut belum diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pertahanan yang berlaku sehingga perlu dirumuskan dalam rancangan revisi.
Sjafrie menambahkan Kementerian Pertahanan akan meningkatkan koordinasi dengan DPR, khususnya Komisi I yang membidangi urusan pertahanan, untuk memastikan kebijakan pertahanan mendapat pengawasan legislatif.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan pertemuan tersebut merupakan diskusi awal mengenai rencana penyempurnaan Undang-Undang Pertahanan agar lebih responsif terhadap perkembangan situasi terkini.