NADIKABAR.COM — Penyidik Polri resmi melakukan penahanan terhadap mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi (SU), salah satu tersangka kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Slamet Uliandi kini menjadi tahanan rumah.

"Pada 5 November 2026, SU ditetapkan sebagai tersangka dan pada 11 November 2026 telah dilakukan penahanan rumah," kata Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Dalam perkara ini, Polri menetapkan empat orang tersangka. Selain Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya yaitu mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso (EH), dan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution (AS) yang semuanya telah ditahan di Rutan Mako Brimob Polri.

Pada kesempatan itu, Kapolri juga memaparkan masa penahanan masing-masing, antara lain Listyo Sigit Prabowo sampai dengan 23 November 2026, Eko Hadi sampai 22 November 2026, dan Ahrie Sonta sampai dengan 21 November 2026.

Dalam pemaparannya di Komisi III DPR, Kapolri Jenderal Suyudi membeberkan modus operandi yang dilakukan para tersangka dalam kasus penyadapan tersebut. Suyudi menyebut ada lima tahapan dalam proses penyadapan tersebut.

"Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan modus operandi dalam perkara ini terdiri atas 5 tahapan, yaitu perintah penyadapan, provisioning, pelaksanaan penyadapan, pelaporan terhadap end user, dan penghapusan data," kata Suyudi.

Suyudi menjelaskan, awal mula perintah penyadapan itu berasal dari Listyo Sigit kepada Slamet Uliandi, Kemudian perintah penyadapan tersebut diteruskan kepada Eko Hadi dan Ahrie Sonta.

"Tahap pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EA dan AS," kata Suyudi.

Selanjutnya perintah penyadapan itu disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi. Tahap kedua provisioning, Suyudi mengatakan Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor telepon yang menjadi target ke dalam sistem LIMS tanpa melalui verfikasi dan filterisasi terhadap keterkaitannya dengan perkara pro justicia.

Tahap ketiga pelaksanaan penyadapan. Suyudi menjelaskan penyadapan itu dilakukan melalui sistem PLX di mana petugas mendengarkan dan mengeskpor rekaman hasil penyadapan. Kemudian hasil transkrip tersebut dituangkan ke dalam transkripsi. Tahap keempat, laporan hasil penyadapan itu dilaporkan kepada Sigit.

"Pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabag Pon SU hingga jenderal LSP," katanya.

Tahap kelima penghapusan data. Suyudi mengatakan AS memerintahkan hasil penyadapan untuk menghapus rekaman hasil penyadapan tersebut.

"Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah AS yang dilaksanakan oleh tim TSU," katanya.