NADIKABAR.COM — Usai mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR sisa masa jabatan 2024-2029, Muhamad Sohibul Iman mengungkapkan dua hal yang dinilai penting untuk diperjuangkan dalam penguatan kelembagaan MPR ke depan. Kedua hal tersebut merupakan hasil diskusinya dengan Hidayat Nur Wahid (HNW), yakni pembentukan undang-undang khusus tentang MPR dan keberadaan Mahkamah Kehormatan MPR.

Sohibul mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan undang-undang khusus yang mengatur MPR. Saat ini, aturan mengenai MPR masih tergabung dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

"Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR," ujar Sohibul Iman dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Selain itu, Sohibul menyoroti belum adanya Mahkamah Kehormatan MPR. Menurutnya, DPR dan DPD telah memiliki lembaga kehormatan masing-masing. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), sedangkan DPD memiliki Badan Kehormatan DPD RI.

Sementara itu, MPR belum memiliki mahkamah kehormatan meskipun telah membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

"Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya. Ini saya kira satu usulan yang baik dari Pak Hidayat, dan saya nanti akan berusaha memperjuangkannya di Pimpinan MPR ke depan. Mudah-mudahan itu (Mahkamah Kehormatan MPR RI) bisa terealisasi," katanya.