Menurutnya, sikap tersebut berkaitan dengan gaya kepemimpinan Prabowo yang dinilainya bercorak militer, dengan pola komando dari atas ke bawah.
Agung berpendapat partai-partai koalisi, terutama partai pengusung awal seperti PAN, Golkar, dan Demokrat, telah memahami karakter kepemimpinan tersebut.
Parpol koalisi pun memilih memberi ruang kepada Prabowo untuk menentukan sendiri sosok pendampingnya.
"Ketum-ketum paham utamanya pengusung awal yang melihat Pak Presiden ini punya gaya kepemimpinan military ways, sifatnya komando top-down. Jadi sadar diri saja yang paham kerja beliau ya akhirnya beliau sendiri kan. Khawatir kalau mereka menyorong nama ada kesan mereka memaksa. Padahal kita tahu Presiden butuh kenyamanan karena sebelumnya sempat ya pisah jalan kan sama Gibran," ujarnya.
Jika nanti akhirnya posisi presiden dan wakil presiden sama-sama diisi kader Gerindra, Agung mengingatkan kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi politik dalam jangka panjang, terutama menjelang Pemilu 2029.
Menurutnya, kondisi itu dapat mengurangi rasa memiliki atau political ownership partai-partai koalisi terhadap pemerintahan.
"Memang konsekuensi logis dalam jangka pendek stabil, tapi dalam jangka panjang jelang Pemilu 2029 koalisi akan goyah kalau misalkan duetnya duo Gerindra. Gerindra presiden, Gerindra wakil presiden semacam. Nah, ini bisa buat pemerintahan goyah karena apa? political ownership, kepemilikan politik terhadap koalisi ataupun kabinet dari para ketum menjadi minimalis," katanya.
Agung berpendapat dengan kondisi itu, bisa jadi beban keberhasilan maupun kegagalan kinerja pemerintah berpotensi ditimpakan sepenuhnya kepada Partai Gerindra.
"Karena mereka enggak merasa terwakili. 'Ya ngapain saya ikut-ikutan? Ya biarin Gerindra aja yang nanggung semuanya. Kalau bagus ya syukur, kalau nggak bagus ya sudah bukan salah saya,'" katanya
Selain faktor keterwakilan di pemerintahan, menurunnya rasa kepemilikan terhadap koalisi juga didorong oleh kalkulasi elektoral masing-masing partai menjelang kontestasi 2029.
"Terus yang berikutnya yang jadi kenapa level ownership itu berkurang kan ketum-ketum mikir di 2029 partainya harus lolos parliamentary treshold, ambang batas. Terus kan mereka harus punya target strategis suaranya naik, kursinya juga supaya dianggap klaim sukses kan, bisa bertahan sebagai ketum," ujar Agung.
Prabowo kini punya tenggat hingga 25 November atau dua minggu sebelum pelaksanaan paripurna untuk menyerahkan dua nama cawapres ke MPR.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan pihaknya masih mengkaji mekanisme pemilihan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
MPR masih belum memutuskan mekanisme pemilihan dua nama di Paripurna yang akan digelar pada 9 Desember 2026, apakah melalui voting atau musyawarah mufakat.
"Soal mekanisme penyelenggaraan rapat paripurna, apakah voting atau apa, nanti akan dipersiapkan oleh panitia ad hoc," kata Muzani dalam jumpa pers usai rapat gabungan MPR di kompleks parlemen, Senin (16/11).