NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto secara langsung memimpin rapat terbatas (ratas) soal penanganan kebakaran hutan pada Senin (12/10) lalu. Dalam diskusi tersebut tercatat masih ada 639 hektare lahan di 6 provinsi yang masih menjadi lumbung hotspot.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh sejumlah kepala daerah terkait itu, memutuskan untuk fokus melakukan pemadaman di dua wilayah yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Terkait hal ini, Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan jika selain melakukan pemadaman lewat udara, pemerintah juga menginstruksikan operasi via darat. Seperti ditulis dalam laman resmi Setkab, operasi pemadaman di jalur darat ini didukung lebih dari 60.177 personel gabungan dan diklaim mampu memadamkan api rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya.
Pertemuan yang juga dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menko Polkam Dudung Abdurachman tersebut juga mencetuskan sejumlah strategi lain untuk menghadapi karhutla, salah satunya adalah arahan untuk membuat 200 titik sumur bor baru di sejumlah kawasan.
Meski demikian, pemerintah masih enggan untuk menetapkan status kebakaran hutan yang telah merugikan negara-negara tetangga ini menjadi bencana nasional. Hal ini diungkapkan oleh Menko Polkam Dudung Abdurachman, saat ditanya wartawan usai mengikuti ratas tersebut.
Dudung menyebut belum ada rencana pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) jadi bencana nasional. Menurutnya, pemerintah masih mampu menangani bencana tersebut.
"Belum, belum. Masih mampu kita mengatasi," kata Dudung dikutip dari NadiKabar, Senin (12/10/2026).
