Rudianto mengatakan, penyadapan ilegal terhadap kepala negara merupakan pelanggaran konstitusi. Karena itu, setiap tindakan ilegal yang berpotensi mengganggu keamanan maupun pelaksanaan tugas konstitusional Presiden harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum.
"Ini sangat fatal. Dan kita berharap, siapapun atau aktor yang terlibat, baik pelaku lapangan, aktor intelektual, dan dalangnya, itu bisa didalami dan diungkap, dibongkar oleh Bareskrim Polri," kata.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan pihaknya mendukung Polri membongkar kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Motif penyadapan tersebut juga harus diungkap.
"Komisi III mendukung penuh Polri untuk bergerak cepat mengusut tuntas kasus penyadapan ilegal ini, terutama membongkar apa motif sebenarnya," kata Ketua Komisi III DPR Habiburokhman dalam keterangannya, Sabtu (7/11).
Habiburokhman menilai kasus penyadapan ini merupakan kejahatan yang serius. Apalagi penyadapan mencapai 6.000 objek, termasuk Presiden Prabowo Subianto.
"Dari objek penyadapan yang mencapai 6.000 termasuk Presiden Prabowo dan kami pimpinan Komisi III, dapat dikatakan ini merupakan kejahatan serius skala besar. Karenanya, nyaris mustahil tidak ada motif politik skala besar dibalik aksi penyadapan ilegal tersebut," ujarnya.
Sesuai arahan pimpinan DPR, lanjut Habiburokhman, Komisi III akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Semua yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
"Jangan ada kompromi atau toleransi! Semua yang terlibat harus diseret ke meja hijau, mulai pelaku lapangan, pemberi bantuan, pemberi perintah, sampai siapa pun yang mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini," tuturnya.
