NADIKABAR.COM — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat untuk beroperasi. Penegasan ini menjadi bagian dari penguatan pengawasan dan pembenahan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sudaryono menegaskan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama sebelum membahas pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat. BGN ingin memastikan makanan yang disalurkan melalui program MBG aman dikonsumsi sehingga tidak lagi menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Sudaryono saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SPPG Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11).

"Fokus paling utama sebelum kita bicara gizi adalah kita bicara terkait keamanan pangan. Tidak boleh lagi ada orang sakit perut karena makan MBG," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).

Menurut Sudaryono, berdasarkan evaluasi terhadap sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terjadi, salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), terutama dalam pemilihan, penanganan, dan penyimpanan bahan baku.

Sudaryono mencontohkan penggunaan bahan baku ayam dengan kondisi yang sudah tidak layak. Selain itu, kesalahan dalam penyimpanan bahan pangan, misalnya bahan yang seharusnya disimpan di freezer justru dibiarkan di ruang terbuka, juga berisiko menurunkan kualitas dan keamanan makanan.

Karena itu, BGN memperkuat pengawasan melalui penambahan tim pengawasan, pengawas chef, serta pelatihan bagi tenaga pengolah makanan di setiap dapur. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan mengikuti standar yang telah ditetapkan.

Sudaryono menjelaskan BGN juga memperketat pengawasan terhadap pemenuhan sertifikasi higiene dan sanitasi. SPPG yang belum memiliki SLHS tidak diperbolehkan beroperasi sampai memenuhi persyaratan tersebut.

"SLHS itu wajib hukumnya. Kalau tidak punya, tidak boleh beroperasi," tegasnya.

Sudaryono juga mengungkapkan BGN pernah menemukan sejumlah dapur dengan kondisi lingkungan yang tidak memenuhi standar kelayakan, seperti dapur yang berada bersebelahan dengan kandang kambing maupun dapur yang di bagian atasnya terdapat sarang burung walet.

Menurut Sudaryono, kondisi tersebut tidak dapat ditoleransi karena berpotensi mengganggu kebersihan dan keamanan proses pengolahan makanan.

Selain memperketat sertifikasi, BGN juga meningkatkan fungsi pengawasan melalui tim asistensi yang turun langsung ke dapur-dapur untuk memastikan pelaksanaan SOP berjalan sebagaimana mestinya.

Sudaryono mengingatkan seluruh kepala SPPG dan tenaga pengelola dapur agar tidak mengabaikan standar keamanan pangan. Ia juga meminta para tenaga kerja di dapur berani melaporkan apabila menemukan kondisi tempat kerja yang tidak memenuhi persyaratan.

"Kalau kerja di dapur yang tidak layak, lapor saya. Masa dapurnya di atasnya ada sarang burung walet, kemudian didiamkan saja? Itu tidak masuk akal," pungkasnya.

Sudaryono juga menambahkan, pembenahan keamanan pangan merupakan bagian dari transformasi MBG 2.0. Hal ini bertujuan untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga aman dikonsumsi.

BGN akan terus membangun kebiasaan kerja yang sesuai standar melalui pengawasan, pelatihan, dan penegakan ketentuan secara konsisten.