NADIKABAR.COM — Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta, dalam reshuffle Kabinet Merah Putih pada Kamis.

Sebelumnya, Sugiono merupakan Menteri Luar Negeri (Menlu) dalam Kabinet Merah Putih selama kurang lebih dua tahun atau sejak 21 Oktober 2024.

"Saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara," ucap Sugiono di Istana Negara, Jakarta.

Sugiono merengkuh sejumlah pencapaian selama menjabat sebagai Menlu, mulai dari mempererat hubungan bilateral dengan negara-negara sahabat, hingga melindungi serta memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang berada dalam kondisi terancam.

Kemenlu yang dipimpin Sugiono sukses memulangkan atau merepatriasi lebih dari 27 ribu WNI dalam kondisi terancam di luar negeri, di antaranya lebih dari 1.200 WNI dari Myanmar yang terjaring penipuan daring, 9 aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel, lebih dari 8 ribu WNI dipulangkan ke Indonesia dari Kamboja serta sejumlah WNI yang terancam akibat peperangan di Iran.

Sugiono juga memperluas pergaulan Indonesia di level internasional dengan aktif dalam berbagai forum multilateral, dan berhasil mendapatkan kepercayaan menjadi Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026, yang merupakan capaian pertama kali dalam sejarah Indonesia.

Sugiono juga menjembatani kesuksesan Indonesia yang terpilih sebagai salah satu negara anggota Dewan Pemeriksa PBB (United Nations Board of Auditors) periode 2026-2032.

Kemudian, Indonesia diterima sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025, dua bulan setelah dirinya menyampaikan kehendak Indonesia untuk bergabung pada Oktober 2024.

Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo untuk menyampaikan pernyataan Indonesia dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat. Dalam kesempatan itu, Sugiono menyampaikan dukungannya kepada Palestina serta penguatan multilateralisme, reformasi PBB dan pentingnya ketahanan nasional bagi ketahanan kawasan.