"Ada upaya Wapres mendorong Dirjen Dikdasmen untuk PK. Tetapi berdasarkan Putusan MK No 24 Tahun 2024, pejabat yang kalah di PTUN tidak boleh ajukan PK. Sama seperti Jaksa gak boleh PK atas putusan pengadilan pidana. Jadi Pak Gibran menghadapi jalan buntu. Sebab itu ketika beliau mengatakan 'akan fight di PTUN', saya katakan sudah tidak ada gunanya," tutur dia.
Lebih lanjut, Yusril juga menyoroti gugatan yang diajukan Denny Indrayana di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait persoalan suket pendidikan Gibran.
Ia menduga PTUN Jakarta akan menghentikan persidangan lantaran objek sengketa berupa suket penyetaraan pendidikan Gibran telah dicabut oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.
"Karena itu tidak ada lagi obyek perkara dalam sidang PTUN ini. Kalau obyek perkara sudah tidak ada lagi, maka apa yang mau diperiksa oleh majelis hakim?," ucap Yusril.
Sebelumnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
