NADIKABAR.COM — Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan lembaganya tidak memiliki kewenangan untuk mengusung atau mencalonkan nama calon wakil presiden (cawapres) karena DPD bukan partai politik, melainkan representasi daerah.

"Jelas bahwa posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik. DPD itu wakil daerah. Jadi, karena DPD bukan partai politik, dia tidak bisa mengusung atau mencalonkan," kata Sultan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Sultan, kewenangan mengusulkan nama cawapres untuk mengisi kursi yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti tidak termasuk dalam kewenangan konstitusional DPD.

Kendati begitu, dia tidak menampik ihwal adanya sejumlah anggota DPD yang menyampaikan dukungan terhadap Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi capres.

Ia menilai dukungan yang disampaikan sejumlah senator merupakan hal yang wajar dalam tataran personal.

"Kemarin memang ada beberapa anggota DPD yang memberikan dukungan karena memang saya tidak bisa hindari bahwa hari-hari kita kan di sini, teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco yang beliau juga sangat pro daerah juga," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Sultan turut menjelaskan pertemuannya dengan Dasco pada Selasa siang merupakan komunikasi rutin antarpimpinan parlemen. Keduanya membicarakan berbagai hal, mulai dari persoalan kelembagaan hingga kepentingan daerah dan urusan kenegaraan.

DPD, lanjut dia, terus memperjuangkan aspirasi masyarakat daerah agar diakomodasi dan diterjemahkan ke dalam kebijakan negara.

Sebelumnya, Sultan memastikan DPD akan mendukung siapa pun cawapres yang akan dipilih Presiden Prabowo Subianto menggantikan Gibran.

Dia menegaskan bahwa posisi DPD ialah menyukseskan proses transisi dan pengisian jabatan wakil presiden.

"Sekali lagi, jangan dipelintir, siapa pun nama, kapan pun yang diusulkan Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung," ucapnya pada Jumat (13/11).