"Inilah ukuran keberadaan DPD. Bukan berapa kali bersidang, berapa kali kunjungan yang kami lakukan, dan berapa kali rekomendasi yang kami terbitkan. Ukurannya adalah kehidupan masyarakat lebih baik setelah suara mereka diperjuangkan?" Ujar Sultan.
Dia mengaku memahami pesimisme publik dari kewenangan DPD. Baginya, kritik dan pesimisme tak harus dijawab dengan berlebihan. Kritik harus dijawab dengan kerja langsung.
"Kehormatan lembaga tidak diukur dari besarnya kewenangan. Tapi juga ketajaman argumentasi, kekuatan data, keberanian memperjuangkan kepentingan daerah, dan kemampuan membangun kolaborasi," katanya.
