NADIKABAR.COM — Suriah, Kamis (19/11) menyambut pengesahan dua rancangan resolusi mengenai Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki Israel, dan hak asasi manusia di Suriah oleh komite-komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Suriah menyebut pengesahan itu sebagai langkah untuk menegaskan kembali kedaulatan dan dukungan internasional terhadap negara tersebut.
Dalam pernyataan terpisah melalui platform media sosial X, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menanggapi resolusi yang disahkan oleh Komite Keempat dan Komite Ketiga Majelis Umum PBB.
Shaibani mengatakan Komite Keempat mengesahkan rancangan resolusi mengenai "Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki" dengan dukungan 149 negara, atau tiga negara lebih banyak dibandingkan tahun lalu.
Dia menyebut hasil pemungutan suara tersebut sebagai "penegasan kembali oleh masyarakat internasional atas hak-hak kedaulatan Suriah yang telah diakui, serta fakta bahwa pendudukan tidak memberikan legitimasi dan tidak menghapus hak apa pun."
Menteri luar negeri Suriah selanjutnya mengapresiasi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut serta upaya Kelompok Arab.
"Suriah yang baru mengulurkan tangan untuk menjalin kemitraan, perdamaian, dan stabilitas, serta tidak akan melepaskan sejengkal pun wilayahnya ataupun hak-hak rakyatnya," kata Shaibani.
Shaibani juga menegaskan kembali komitmen Damaskus terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974.
Dia mengatakan Suriah tetap berkomitmen untuk memulihkan hak-haknya serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayahnya.
Dalam pernyataan terpisah, Shaibani menyambut pengesahan rancangan resolusi mengenai hak asasi manusia di Suriah oleh Komite Ketiga melalui konsensus. Dia mengatakan untuk pertama kalinya rancangan resolusi tersebut disetujui dengan cara demikian.
Dia menyebut perkembangan itu sebagai "pergeseran bersejarah" yang mencerminkan perubahan dari perpecahan internasional selama bertahun-tahun menuju pembangunan konsensus luas mengenai masa depan Suriah.
Shaibani mengatakan rancangan resolusi tersebut juga menegaskan penghormatan penuh terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974. Dia menggambarkan hal tersebut sebagai pesan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah.
Menlu Suriah menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Qatar atas upaya mereka dalam mencapai konsensus, serta kepada negara-negara lain yang turut berkontribusi terhadap hasil tersebut.
Menurut kantor berita Suriah, SANA, Komite Ketiga mengesahkan rancangan resolusi itu pada Rabu dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Wakil Tetap Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi mengatakan kepada SANA bahwa resolusi tersebut menyambut pembentukan lembaga-lembaga nasional untuk keadilan transisi dan penanganan orang hilang.
Olabi mengatakan rancangan resolusi itu juga membahas kondisi yang diperlukan untuk pemulangan pengungsi dan pengungsi internal secara aman dan sukarela, serta peningkatan kerja sama dengan mekanisme hak asasi manusia PBB.
Kedua resolusi tersebut telah disahkan di tingkat komite dan selanjutnya akan diajukan kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Israel menduduki Dataran Tinggi Golan Suriah sejak Juni 1967 dan memperluas penerapan hukum, yurisdiksi, serta administrasi atas wilayah tersebut pada 1981.
Pada 17 Desember 1981, Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengesahkan Resolusi 497 yang menyatakan tindakan Israel tersebut "batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum internasional", serta meminta Israel untuk membatalkannya.
Penerjemah: Primayanti