NADIKABAR.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) secara tegas menepis narasi negatif di ruang digital yang menjuluki daerah mereka sebagai 'Kota Autopilot'. Pemkot Tangsel memastikan roda pemerintahan tetap berjalan secara aktif, terstruktur, dan terbuka terhadap kritik publik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangsel TB Asep Nurdin menjelaskan bahwa jalannya pemerintahan kota digerakkan berdasarkan sistem perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Hal itu disampaikannya di Balai Kota Tangsel beberapa waktu lalu.
"Pemerintahan daerah bekerja berdasarkan sistem. Ada proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, hingga pengawasan. Keberlanjutan pelayanan publik, seperti administrasi kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan lingkungan, adalah kewajiban mutlak yang tidak boleh terganggu," kata TB Asep Nurdin dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Namun, Pemkot Tangsel tidak bersikap defensif. Asep Nurdin secara terbuka mengakui bahwa sebagai kota urban yang berkembang pesat, Tangsel masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dan tantangan yang terus dibenahi.
"Kami tidak menutup mata dan tidak mengklaim seluruh persoalan telah selesai. Yang terpenting bagi kami bukan memperdebatkan istilah 'autopilot', melainkan memastikan persoalan warga ditangani dan hasil kerjanya dapat dievaluasi secara terbuka," ungkapnya.
Dia menambahkan, Pemkot Tangsel membuka diri terhadap segala bentuk pengawasan, termasuk terhadap pengelolaan anggaran, serta kritik masyarakat. Pemkot juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan komunitas urban untuk berkolaborasi mewujudkan Tangsel sebagai kota yang layak huni, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Yanuar Winarko menilai sebutan 'Kota Autopilot' bagi Tangsel sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, di tengah masifnya ekspansi swasta dan pertumbuhan pengembang properti besar, Pemkot Tangsel justru terbukti aktif menjalankan fungsi regulasinya.
Yanuar menambahkan, pemerintah daerah mengambil peran progresif sebagai perekat sosial (social glue). Peran ini penting untuk menyeimbangkan dinamika antara kawasan klaster privat eksklusif (gated communities) dan permukiman warga tradisional melalui pembenahan infrastruktur dasar, evaluasi transportasi publik, serta percepatan penyerahan fasilitas umum (fasum).
"Sebutan Kota Autopilot itu tidak berdasar. Justru di tengah pesatnya perkembangan kota, Pemkot Tangsel menunjukkan kapasitasnya dalam mengawal, menata, dan menjamin agar perkembangan ini berjalan adil bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali," tutup Yanuar.
