Simon M. Luebke membahas pembentukan kesan politik dalam “Political Authenticity: Conceptualization of a Popular Term”, yang terbit di The International Journal of Press/Politics pada 2021. Ia menjelaskan bahwa autentisitas politik terbentuk melalui komunikasi antara politikus, media, dan audiens. Kesan tulus dan spontan dipengaruhi oleh cara seseorang tampil serta cara publik menafsirkannya.

Kajian itu membantu menjelaskan daya tarik percakapan terbuka. Penonton merasa mendapat kesempatan melihat pekerjaan di belakang layar, mendengar koordinasi yang biasanya tertutup. Akan tetapi, ketika kamera merekam, percakapan tersebut sudah menjadi bagian dari penampilan publik. Bahkan, tindakan yang spontan tetap dapat menghasilkan efek pertunjukan.

Politik performatif tidak dengan sendirinya berarti kepalsuan. Seorang pejabat bisa sungguh ingin membantu dan sekaligus menyadari keuntungan citranya. Kita tidak perlu menebak isi kepalanya. Ketepatan tindakan, tanggung jawab, dan hasil bagi warga merupakan hal-hal yang lebih mungkin diperiksa.

Dua kejadian dalam pembuka tulisan ini juga tidak bisa dinilai dengan ukuran yang persis sama. Pimpinan DPR yang menelepon menteri berkomunikasi antar-lembaga. Menteri yang menghubungi bawahannya memberi arahan dalam hubungan atasan dan bawahan. Bentuk videonya serupa, tetapi tanggung jawab yang menyertainya berbeda.

Untuk DPR, pertanyaan terpenting ialah apakah pengaduan itu berlanjut menjadi pengawasan terhadap aturan dan pelaksanaannya. Jika sebuah ketentuan menyulitkan banyak orang, membantu beberapa pengadu belum cukup. Akses langsung kepada menteri berguna apabila membuka jalan bagi perbaikan yang lebih luas. Jika hanya menghasilkan perlakuan khusus bagi mereka yang berhasil menemui pimpinan, warga lain tetap menghadapi hambatan yang sama.

Untuk menteri, instruksi segera mungkin memang diperlukan. Menunda tindakan bisa memperbesar kerugian. Sidak pun dapat menjadi bagian dari pengawasan yang bekerja, sehingga satu masalah di lapangan tidak cukup untuk menyimpulkan kegagalan seluruh organisasi. Namun, jika urusan rutin berulang kali baru bergerak setelah menteri turun tangan, ada sesuatu dalam cara kerja lembaga yang perlu dibenahi.

Pemeriksaan itu harus mencari penyebab yang jelas. Mungkin laporan tidak sampai, petugas tidak berwenang bertindak, atau anggaran tidak tersedia. Mungkin pula bawahan enggan menyampaikan kabar buruk. Setiap penyebab memerlukan jawaban berbeda. Perintah “segera selesaikan” dapat mempercepat satu kasus sambil membiarkan sumber keterlambatan tetap hidup.

Percakapan yang disiarkan juga dapat memengaruhi mutu jawaban. Orang yang ditelepon mungkin belum memegang informasi lengkap, tetapi merasa harus segera menunjukkan kepatuhan. Dalam situasi demikian, mengatakan “siap” bisa terasa lebih mudah daripada menjelaskan kendala. Pimpinan perlu memberi ruang untuk jawaban yang kurang menyenangkan: pekerjaan membutuhkan waktu, kewenangannya berada di tempat lain, atau permintaan belum dapat dilaksanakan.

Di media sosial, adegan telepon mempunyai bentuk cerita yang menarik. Ada tokoh, masalah, ketegangan, lalu respons, semuanya dalam durasi pendek. Penonton dapat mengikutinya tanpa banyak penjelasan. Pembenahan prosedur jauh lebih sulit disajikan dengan cara serupa. Padahal pekerjaan yang kurang menarik ditonton itu bisa lebih menentukan mutu pelayanan.