Kajian awal tersebut telah dibahas bersama 45 peserta dari organisasi perangkat daerah dalam diskusi kelompok terpumpun di Kantor Bupati Jayapura pada 13 Oktober 2026.
Dalam forum itu, pengelolaan jaringan diusulkan melibatkan masyarakat adat, termasuk kepala suku dan pemilik hak ulayat, dengan mencontoh kelompok pengelola air yang telah berjalan di kampung.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura Idris Taba berharap hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar penyusunan usulan anggaran pada 2027.
Sementara itu, warga SP 2 berencana memperluas jaringan secara swadaya agar aliran air dapat menjangkau gereja serta sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.
Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara sebelumnya menekankan pentingnya menghadirkan hasil nyata melalui program Tim Ekspedisi Patriot yang menjawab kebutuhan masyarakat di kawasan transmigrasi.
"Kita mulai dari langkah-langkah kecil, tetapi hasilnya harus terukur dan benar-benar dirasakan masyarakat," kata Iftitah.
Rencana induk penyediaan air bersih Kawasan Transmigrasi Lereh ditargetkan selesai pada akhir November 2026 untuk kemudian disempurnakan menjadi rekomendasi pembangunan yang lebih terperinci bagi setiap kampung.