NADIKABAR.COM — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tetap memberikan hak kepegawaian sebesar 50 persen serta pendampingan hukum kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jatim nonaktif, Nurkholis, yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi perizinan tambang.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim Indah Wahyuni mengatakan, pemenuhan hak aparatur sipil negara (ASN) terhadap Nurkholis masih berjalan sesuai aturan hingga ada putusan hukum berkekuatan tetap (inkracht).

"Ya masih 50 persen (sampai inkracht)," kata Indah, Kamis (19/11).

Selain hak kepegawaian sebesar 50 persen, Pemprov Jatim juga memfasilitasi pendampingan hukum bagi Nurkholis selama menjalani proses hukum.

Dia menegaskan langkah tersebut diambil dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.

"Tetap kita berpegang pada asas praduga tak bersalah. Kita tetap memberikan pendampingan hukum lewat LKBH Korpri (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia), ya. Sudah, sudah didampingi." jelasnya.