NADIKABAR.COM — Tidak semua warga lanjut usia (lansia) di Jakarta otomatis mendapatkan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Meski telah berusia 60 tahun atau lebih, calon penerima tetap harus memenuhi persyaratan, termasuk berdomisili di DKI Jakarta, berasal dari keluarga prasejahtera, serta lolos proses verifikasi dan validasi pemerintah.

KLJ merupakan program bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar lansia yang membutuhkan dukungan ekonomi. Berdasarkan informasi resmi Pemprov DKI Jakarta, penerima yang telah ditetapkan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan melalui rekening Bank Jakarta.

Penetapan penerima tidak hanya mempertimbangkan usia. Pemerintah juga mencocokkan data kependudukan, kondisi sosial ekonomi, kepemilikan aset, dan informasi lain yang relevan untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi kriteria.

Lantas, apa saja syarat untuk mendapatkan KLJ dan bagaimana cara memeriksa status penerimanya?

Syarat mendapatkan Kartu Lansia Jakarta

Berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan Pemprov DKI Jakarta, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi calon penerima KLJ.

1. Berusia minimal 60 tahun: Program ini ditujukan kepada warga yang telah memasuki usia lanjut.

2. Memiliki identitas kependudukan DKI Jakarta: Calon penerima harus memiliki KTP atau Kartu Keluarga (KK) DKI Jakarta dan berdomisili di wilayah tersebut.

3. Berasal dari keluarga prasejahtera: Bantuan diprioritaskan bagi lansia yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

4. Masuk dalam basis data sosial ekonomi yang digunakan pemerintah: Penetapan penerima mengacu pada data kesejahteraan sosial yang berlaku, termasuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

5. Memenuhi ketentuan kepesertaan: Status kependudukan, kondisi sosial ekonomi, dan informasi terkait lainnya akan diperiksa dalam proses penetapan.

6. Lolos verifikasi dan validasi; Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan pemeriksaan data dan pemadanan dengan sumber lain sebelum menetapkan penerima.

Pemprov DKI Jakarta juga melakukan pencocokan data dengan informasi kepemilikan mobil, nilai jual objek pajak (NJOP) di atas Rp1 miliar, penerima bantuan sosial pemerintah pusat, data kependudukan, serta data warga yang tinggal di panti sosial. Informasi dari masyarakat dan koordinasi dengan pengurus wilayah juga dapat menjadi bagian dari proses verifikasi.

Dengan demikian, usia 60 tahun atau lebih merupakan salah satu persyaratan, bukan jaminan seseorang langsung mendapatkan KLJ.

Apakah lansia bisa mendaftar KLJ secara mandiri?

Masyarakat perlu memahami bahwa Dinas Sosial DKI Jakarta menyatakan tidak membuka pendaftaran KLJ secara mandiri melalui mekanisme pendaftaran langsung oleh warga.

Menurut informasi pada layanan tanya jawab resmi SILADU, penentuan penerima baru dilakukan berdasarkan DTSEN, pemadanan data, serta hasil verifikasi dan validasi lebih lanjut. Dengan kata lain, memenuhi persyaratan dasar tidak serta-merta membuat seseorang langsung ditetapkan sebagai penerima bantuan.

Bagi keluarga yang memiliki lansia dan membutuhkan bantuan, langkah yang dapat dilakukan adalah memastikan data kependudukan sudah benar dan berkoordinasi dengan kelurahan atau petugas sosial setempat untuk memperoleh informasi mengenai pendataan serta mekanisme pengusulan yang berlaku.

Masyarakat sebaiknya tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan kelulusan sebagai penerima KLJ dengan meminta uang atau biaya administrasi.

Penerima KLJ yang telah ditetapkan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan. Dana disalurkan melalui rekening Bank Jakarta sesuai mekanisme yang berlaku.

Selain bantuan tunai, penerima KLJ juga dapat memperoleh manfaat lain sesuai ketentuan program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk akses layanan transportasi umum dan pangan bersubsidi. Ketersediaan serta ketentuan setiap manfaat perlu diperiksa melalui kanal resmi terkait.

Penyaluran bantuan tidak selalu berarti dana masuk setiap bulan pada tanggal yang sama. Jadwal dapat mengikuti proses administrasi, pemutakhiran data, dan pengumuman resmi Dinas Sosial.

Sebagai contoh, pada 25 Juli 2026, Dinas Sosial DKI Jakarta mengumumkan penyaluran bantuan sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) kepada 212.116 penerima manfaat. Program tersebut mencakup KLJ, Kartu Anak Jakarta (KAJ), dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Cara cek status penerima KLJ secara online

Masyarakat dapat memeriksa informasi kepesertaan bantuan sosial DKI Jakarta melalui layanan SILADU. Pengecekan ini dapat membantu keluarga mengetahui apakah data lansia tercatat sebagai penerima bantuan.

Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan.

Perlu diperhatikan bahwa hasil pengecekan harus dibaca sesuai keterangan yang ditampilkan sistem. Tidak ditemukannya data bukan berarti seseorang otomatis berhak menerima bantuan, sedangkan terpenuhinya syarat dasar juga belum menjamin penetapan sebagai penerima.

Untuk menghindari penyalahgunaan data pribadi, gunakan situs resmi pemerintah dan jangan membagikan NIK, kode OTP, atau informasi rekening kepada pihak yang tidak dikenal.

Bagaimana jika lansia memenuhi syarat tetapi belum mendapat KLJ?

Lansia yang merasa memenuhi kriteria tetapi belum menerima KLJ dapat memeriksa kembali kesesuaian data kependudukan dan status sosial ekonominya.

Langkah berikutnya adalah berkoordinasi dengan kelurahan atau petugas Dinas Sosial untuk mengetahui apakah data telah tercatat dan apakah terdapat mekanisme pengusulan atau pemutakhiran data yang dapat diikuti.

Pemerintah melakukan pemadanan serta verifikasi secara berkala. Karena itu, status seseorang dapat dipengaruhi oleh hasil pemeriksaan data dan ketentuan program yang berlaku. Tidak semua pengajuan atau usulan akan berakhir dengan penetapan sebagai penerima.

Informasi mengenai penyaluran terbaru juga sebaiknya diperiksa melalui situs resmi Dinas Sosial DKI Jakarta agar masyarakat tidak mengandalkan jadwal yang beredar tanpa konfirmasi.

Dengan demikian, tidak semua lansia otomatis mendapatkan KLJ. Calon penerima harus memenuhi persyaratan usia, domisili, dan kondisi sosial ekonomi, serta melalui proses pemadanan data dan verifikasi pemerintah. Memeriksa status melalui SILADU dan berkoordinasi dengan kelurahan menjadi langkah yang dapat dilakukan keluarga untuk memastikan informasi kepesertaan.