Ia pun mengungkapkan bahwa terdapat 21 persyaratan yang harus dipenuhi oleh cawapres. Seluruh persyaratan tersebut nantinya akan melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi Cawapres.

"Ada 21 syarat yang harus dipenuhi. Empatnya adalah dari Undang-Undang Dasar dan 17-nya dari Undang-Undang tentang Pemilihan Umum di Undang-Undang Nomor 7 Pasal 169," kata Hidayat.

Sejumlah verifikasi yang akan dilakukan dilaporkan meliputi verifikasi terhadap masalah kesehatan, tindakan yang dikenakan sanksi hukum, pembayaran pajak, hingga kewarganegaraan cawapres. Selain itu, Hidayat menyebut Tim Verifikasi Cawapres juga akan menelusuri Kartu Tanda Penduduk (KTP) pasangan cawapres untuk memastikan identitas kewarganegaraan.

"Terkait juga dengan KTP-nya bahkan, apakah dia benar-benar memang warga negara Indonesia yang asli, atau demikian juga dengan istrinya, KTP dia bagaimana," ucapnya.