Selain itu, Cris juga memaparkan bahwa penguatan tata kelola informasi diperluas hingga ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah.
Kemnaker melakukannya melalui pembinaan, bimbingan teknis, visitasi langsung, serta monitoring dan evaluasi internal agar standar pelayanan informasi publik berjalan merata.
Lebih jauh, Kemnaker juga menindaklanjuti permohonan informasi dan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga akuntabilitas instansi.
“Kami ingin memastikan kehadiran pemerintah melalui berbagai program ketenagakerjaan dapat diketahui, dipahami, diakses, dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat luas,” ujar Cris.
