NADIKABAR.COM — Ketua MPR RI, H. Ahmad Muzani, didampingi Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, meninjau Kampung Nelayan Merah Putih dan Sekolah Rakyat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat langsung pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di wilayah perbatasan.

Kunjungan tersebut menjadi agenda kunjungan kerja Pimpinan MPR RI ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (30/9). Saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih Cemaga Utara, Muzani mengapresiasi fasilitas yang tersedia. Menurutnya, kawasan tersebut telah dilengkapi dengan berbagai sarana yang dapat mendukung aktivitas dan meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

"Di Kampung Nelayan Merah Putih, kami melihat bangunannya cukup bagus, kokoh, representatif, dan fasilitasnya sangat lengkap. Mulai dari perbaikan kapal, pabrik es, tempat pelelangan, hingga tempat pertemuan dan fasilitas perbaikan kapal tersedia," ujar Muzani dalam keterangan tertulis, Kamis (1/10/2026).

Muzani mengatakan keberadaan fasilitas tersebut dapat membantu nelayan dalam mengelola dan memasarkan hasil tangkapan, sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

"Harapannya ke depan nelayan kita akan lebih baik, lebih maju, lebih makmur. Mereka tidak lagi mengalami kesulitan dalam melelang, menyimpan, maupun menjual hasil tangkapan. Dengan begitu, pendapatan para nelayan diharapkan dapat meningkat dengan baik," katanya.

Muzani menilai pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di kawasan perbatasan.

"Ini menunjukkan bahwa di daerah perbatasan, pemerintah dengan sungguh-sungguh meningkatkan taraf kehidupan dan pelayanan terhadap masyarakat. Negara benar-benar hadir di daerah perbatasan, khususnya di Natuna ini," tegasnya.

Muzani mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah atas pembangunan serta perhatian pemerintah terhadap masyarakat Natuna.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo, kepada pemerintah yang sungguh-sungguh memperhatikan masyarakat di Kabupaten Natuna, daerah perbatasan yang sangat strategis ini," ujarnya.

Dalam kunjungan yang sama, Pimpinan MPR RI juga meninjau Sekolah Rakyat di Kabupaten Natuna. Muzani menyebutkan di Sekolah Rakyat tersebut terdapat 180 siswa yang terdiri dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Para siswa tersebut seluruhnya berasal dari Kabupaten Natuna, dengan mayoritas merupakan anak-anak dari keluarga desil 1 dan desil 2.

"Mereka bersemangat untuk belajar dan bercita-cita menjadi orang yang lebih baik dari taraf hidup yang sekarang. Karena itu, pesan kami adalah mereka harus bersungguh-sungguh belajar," katanya.

Muzani menilai fasilitas Sekolah Rakyat di Natuna cukup memadai dan harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pendidikan para siswa.

"Fasilitas yang sudah cukup megah, cukup bagus, dan cukup representatif di Sekolah Rakyat ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ini tentu akan mendidik anak-anak yang sekarang sudah masuk, dan pada tahap berikutnya juga anak-anak yang membutuhkan dukungan dari Sekolah Rakyat ini," tuturnya.

Menurut Muzani, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari investasi jangka panjang negara dalam mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia di masa depan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan dukungan pendidikan.

"Ini adalah bagian dari cara untuk mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia masa depan. Ini investasi jangka panjang yang harus sabar dan tekun, tetapi harus dilakukan dan dijalani oleh negara," pungkasnya.

Sebagai tambahan, kunjungan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus, Ketua Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, Sekretaris Fraksi PKS H. Johan Rosihan, Wakil Sekretaris Fraksi PDIP Sonny Tri Danaparamita, Wakil Bendahara Kelompok DPD Muslim Yatim, Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan Martin Hutabarat, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura, Bupati Natuna Cen Sui Lan, serta Deputi Bidang Administrasi MPR RI Heri Herawan, beserta jajaran Sekretariat Jenderal MPR RI, juga para perwakilan dari lembaga kementerian.