NADIKABAR.COM — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat daya saing dan mempercepat pembangunan daerah.
Dorongan itu ditegaskan melalui gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch III Regional Maluku dan Nusa Tenggara yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta pada Jumat (20/11) malam.
Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemberian apresiasi bertujuan untuk memacu daerah agar terus meningkatkan kinerja dan berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui kompetisi yang sehat, setiap daerah diharapkan terpacu untuk menunjukkan capaian terbaik sesuai dengan potensi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Pada Apresiasi Pemda Berprestasi Batch III ini, terdapat tiga kategori yang dinilai, yakni Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Terbaik, Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
Dari sisi kekompakan Forkopimda, Tito menilai hal itu sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Kekompakan forum koordinasi ini sangat penting untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah bencana misalnya, perlu ada TNI, ada Polri," kata Mendagri.
Selain itu, penguatan administrasi kependudukan juga menjadi perhatian karena data kependudukan memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai kebijakan dan pelayanan publik. Terlebih, pemanfaatannya akan semakin luas seiring dengan pengembangan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dan implementasi Satu Data Indonesia.
"Data Dukcapil sangat-sangat diperlukan, baik di masa lalu, saat ini dan ke depan. Data Dukcapil ini adalah data yang paling lengkap tentang penduduk Indonesia bahkan menggunakan biometrik," ujar Tito.
Selanjutnya, aspek pertumbuhan ekonomi disebut sebagai salah satu indikator yang penting untuk melihat kinerja Pemda. Mendagri menjelaskan, pertumbuhan ekonomi mencerminkan berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, hingga kemampuan daerah mendorong ekspor.
Ia menilai, Pemda perlu membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi dan kegiatan usaha. Selain itu, potensi ekonomi lokal, termasuk produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlu terus dikembangkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
"Karena kita prosesnya yang menarget 8 persen. Pertumbuhan ekonomi menurut saya angka yang sangat penting bahkan paling penting bagi seluruh kepala daerah untuk menilai kinerja kepala daerah," tambah Tito.
Dalam kegiatan ini, sejumlah daerah di wilayah Maluku dan Nusa Tenggara memperoleh penghargaan pada berbagai kategori. Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, dan Maluku Utara menjadi penerima penghargaan kategori Forkopimda Terbaik.
Untuk kategori Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil tingkat kabupaten, penghargaan diberikan kepada Ende, Sumbawa Barat, dan Pulau Morotai. Sementara untuk tingkat kota, diterima oleh Bima, Kupang, dan Mataram.
Selanjutnya, penghargaan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah tingkat provinsi diberikan kepada Maluku Utara, NTB, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Untuk tingkat kabupaten, dimenangkan Sumbawa Barat, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur. Adapun untuk tingkat kota pengakuan diberikan kepada Tidore Kepulauan, Ternate, dan Ambon.