Oleh karena itu, program-program positif pemerintah harus dikomunikasikan secara efektif agar mendapat perhatian publik. Sejalan dengan itu, Diskominfo di daerah menjadi mitra penting pemerintah pusat untuk menyamakan narasi.
"Sekarang dalam konteks daerah, pemerintahan daerah, (Dinas) Kominfo menjadi ujung tombak, salah satu mitra yang penting. Ini yang perlu teman-teman [Dinas] Kominfo pahami betul. Jadi, di Dinas Kominfo ini, kita harapkan bisa menyatu (narasinya)," ujarnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Tito menekankan pentingnya manajemen media yang sistematis, baik melalui media konvensional maupun media sosial. Ia juga mendorong penguatan koordinasi antara Diskominfo di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI agar informasi pemerintah pusat dapat diperkuat melalui pemberitaan mengenai program dan capaian di daerah.
"Saya minta teman-teman Dinas Kominfo mendukung, memiliki saluran nantinya dengan Bakom, dan kami akan dukung Bakom melalui Puspen Kemendagri untuk meyakinkan bahwa teman-teman [Dinas] Kominfo betul-betul bisa paralel dengan pemberitaan-pemberitaan Bakom," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tito menyoroti perlunya peningkatan perhatian Pemda terhadap urusan komunikasi dan informatika. Menurutnya, karena urusan tersebut termasuk pelayanan wajib non-pelayanan dasar, Diskominfo di sejumlah daerah berpotensi belum menjadi prioritas. Padahal, penguatan fungsi komunikasi publik diperlukan untuk membangun dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
