NADIKABAR.COM — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) periode 14 Juli 2016-23 Oktober 2019 menegaskan sejak tak lagi menjabat Kapolri pada 2019 dirinya tidak lagi ikut mengurusi kepolisian.
"Saya dari 2019 sudah pensiun baik dari polisi maupun Kapolri. Saya enggak pernah ikut urusan polisi. Tugas saya, saya (menerima) kepercayaan sebagai Mendagri. Saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan itu pun telah menyita waktu saya luar biasa ya. Kegiatannya banyak sekali," kata Tito di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin malam.
Tito menjawab pertanyaan wartawan terkait dirinya yang disebut-sebut dekat dengan tersangka penyadapan yang juga mantan Kapolri berinisial LSP.
Tito kemudian melanjutkan bahwa dia menjabat sebagai Mendagri pada periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo, yang kemudian berlanjut pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"(Saya) dipercaya oleh Pak Prabowo menjadi Mendagri. Saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi sudah ada yang mengawasi sendiri," ucapnya.
Tidak hanya sebagai Mendagri, Tito menjelaskan bahwa dia saat ini juga menjalankan tugas sebagai Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera.
Terkait tugasnya itu, ia menjelaskan Presiden Prabowo memerintahkan jajarannya untuk mempercepat rehabilitasi dan mitigasi bencana di Sumatera.
"Arahan Bapak Presiden agar kita betul-betul mempercepat mitigasi penanganan bencana Sumatera dan kemudian mengantisipasi potensi musim hujan supaya masyarakat bisa aman. Kita upayakan semaksimal mungkin. Insyaallah," ujarnya.
Tito bersama beberapa menteri lainnya menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin, untuk melaporkan hasil kerja Satgas Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatra, termasuk kesulitan yang dihadapi satgas, salah satunya adanya bencana susulan yang terjadi di beberapa daerah terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan sejumlah arahan kepada satgas, termasuk di antaranya fokus mempercepat normalisasi sungai dan menjalankan operasi modifikasi cuaca sehingga hujan ekstrem tidak lagi jatuh di daerah-daerah terdampak bencana.