"Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Badak Jawa memiliki karakter perilaku dan kebutuhan habitat yang spesifik, sehingga perlindungannya harus memperhatikan keutuhan habitat serta keterhubungan ekosistem daratan, pesisir, dan perairan di sekitarnya," sambungnya.
Atas dasar itu, Jumhur telah menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi dan meninjau kembali Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mengeluarkan bagian WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon.
"Yang berdasarkan verifikasi keilmuan terbukti tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup atau berpotensi menimbulkan risiko ekologis yang tidak dapat diterima terhadap fungsi kawasan konservasi," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat disebut berencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana itu kali pertama dibongkar ke publik oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Hashim--yang juga adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto--mengatakan keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon memiliki risiko apabila terjadi gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian, klaimnya, adalah aktivitas Gunung Anak Krakatau.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujar Hashim dalam media briefing KTT Perubahan Iklim (COP) ke-31, di Antalya, Turki, Kamis (12/11), seperti com.
Menurut Hashim, risiko bencana tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pemindahan sebagian badak Jawa ke kawasan Alas Purwo. Dengan relokasi tersebut, populasi badak Jawa diharapkan tidak hanya bergantung pada satu habitat.