NADIKABAR.COM — Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banten menyita 1,28 juta batang rokok ilegal tanpa pita cukai dalam upaya menggagalkan penyelundupan di Dermaga 6 Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Merak, Kota Cilegon, Banten, Kamis (12/11).

Komandan Lanal Banten Kolonel Laut (P) Wawan Subagyo Mardani, di Cilegon, Jumat, menyatakan penyitaan puluhan ribu bungkus rokok ilegal tersebut merupakan bukti komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan wilayah maritim serta memberantas peredaran barang ilegal yang merugikan penerimaan negara.

"Pada kesempatan ini berhasil menggagalkan peredaran dari barang-barang tanpa cukai yang masuk kategori barang ilegal karena tidak dilengkapi oleh cukai resmi dan ini bukan berarti satu pihak atau angkatan Laut bisa bekerja sendiri, tidak, tetapi kerjasama dari seluruh pihak, untuk rokok yang diamankan kurang lebih 1.280.000 batang," katanya.

Pengungkapan kasus itu bermula saat Tim Quick Response (QR) Lanal Banten bersama Satgas ASDP Merak dan Denintel Kodaeral III melaksanakan pengamatan dan penyekatan kendaraan yang mencurigakan sekitar pukul 13.00 WIB.

"Pada pukul 14.50 WIB, petugas kemudian memeriksa satu unit truk Colt Diesel Mitsubishi bernomor polisi B 9736 TXZ yang mengangkut 80 kardus rokok merek Marllong asal Solo, Jawa Tengah, dengan tujuan Pulau Sumatera," katanya.

Dari hasil pemeriksaan awal, petugas menemukan sebanyak 6.400 slop atau 64.000 bungkus rokok tanpa pita cukai, dengan kemasan yang tidak mencantumkan nama perusahaan produsen serta barcode yang tidak terbaca.

Berdasarkan estimasi awal, nilai ekonomis barang bukti rokok tersebut diperkirakan mencapai Rp1,9 miliar dengan potensi kerugian negara akibat tidak terpungut nya penerimaan mencapai Rp955 juta.

"Selain menyita 80 kardus rokok dan satu unit truk pengangkut sebagai barang bukti di Mako Lanal Banten, petugas juga mengamankan dua orang berinisial RF selaku sopir dan EAS selaku kernet untuk pemeriksaan lebih lanjut," ujarnya.

Selanjutnya, Lanal Banten berkoordinasi dengan instansi terkait guna mendalami dugaan pelanggaran kepabeanan dan cukai serta menentukan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.