"Apakah naskah rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?" tanya Puan.
Perwakilan pemerintahan yang hadir dalam paripurna yakni, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini, serta Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej.
Untuk diketahui, Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset telah dibahas dan disepakati tingkat pertama di Komisi III DPR. RUU ini, kata dia, menjadi buah penantian rakyat selama 18 tahun lamanya.
"Insyaallah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11).