Dalam tuntutannya, JSSC dengan tegas menolak segala bentuk kebijakan yang melarang secara mutlak penggunaan sound system dalam kegiatan masyarakat maupun budaya.

Mereka mendesak pemerintah daerah segera membuka ruang dialog terbuka yang melibatkan komunitas, pengusaha, dan pengguna secara langsung agar regulasi yang lahir tidak dibuat sepihak.

"Aturan yang dibutuhkan hendaknya dirumuskan secara terukur, memuat batasan jam operasional, lokasi yang diperbolehkan, serta standar volume suara yang masuk akal," paparnya.