"Salah satu keunggulan UGDK adalah kemampuannya memetakan sebaran masyarakat miskin hingga tingkat desa, lengkap dengan titik koordinat tempat tinggal. Jadi, pemerintah tidak hanya mengetahui jumlah warga miskin, tetapi juga lokasi dan kondisi wilayah yang membutuhkan perhatian," jelas Budi.

Lebih dari sekadar sistem pendataan, UGDK juga membuka ruang kolaborasi berbagai pihak dalam penanganan kemiskinan. Masyarakat, akademisi, dunia usaha, hingga komunitas dapat turut berkontribusi berdasarkan data dan kebutuhan yang teridentifikasi.

"Dengan sistem ini, penanganan kemiskinan bisa dilakukan secara kolaboratif. Siapa pun bisa ikut ambil bagian, baik masyarakat, akademisi, dunia usaha, maupun komunitas. Harapannya, intervensi yang dilakukan semakin tepat sasaran dan dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Budi.