"Hak sivitas untuk menyampaikan pendapat secara damai harus dihormati dan dilindungi. Tindakan pengamanan oleh aparat harus senantiasa mengedepankan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," ujarnya.
Ova menjelaskan apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan dalam peristiwa tersebut, pihak kampus akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka.
"Termasuk memberikan pendampingan hukum, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan mengupayakan agar mereka dapat segera dibebaskan apabila tidak terdapat dasar hukum untuk penahanan lebih lanjut," katanya.
Sementara bagi mahasiswa yang mengalami luka atau membutuhkan perawatan medis akibat peristiwa tersebut, UGM akan memastikan tersedianya pendampingan dan menanggung biaya pengobatan serta perawatan yang diperlukan.
"Keselamatan dan perlindungan mahasiswa merupakan tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan 154 orang terkait kericuhan di ujung aksi demonstrasi depan Kantor DPRD DIY hingga kawasan Malioboro, Yogyakarta, Selasa malam.
Plt Kabid Humas Polda DIY, AKBP Novita Eka Sari, menyebut penindakan dilakukan di sejumlah titik, mulai dari Kantor DPRD DIY, Malioboro, Tugu Pal Putih, hingga Bundaran UGM. Dia membantah narasi yang beredar di media sosial bahwa aparat juga memburu massa hingga masuk lingkungan kampus UGM.
"Total sampai pagi ini ada 154 orang," kata Novita Eka Sari dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu pagi.
"Tidak masuk kampus, jumlah yang diamankan di lokasi bundaran depan UGM menyusul," sambungnya.
