Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto bersama Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut meninjau penanganan kericuhan di Kantor DPRD DIY pada Rabu (11/11) dini hari.

Suyudi mengatakan kepolisian akan mendalami dugaan keterlibatan pihak-pihak yang sengaja membawa barang berbahaya dan melakukan perusakan. Polisi juga menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan kericuhan di Yogyakarta dengan peristiwa serupa di daerah lain.

Sementara itu terkait kericuhan yang terjadi pada malam hari hingga dini hari di Jogja tadi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menyatakan hingga pukul 03.50 WIB, pihaknya masih terus melakukan proses pengumpulan aduan dan pendataan.

"Jika kawan, saudara, atau keluarga Anda belum kembali atau kehilangan kabar setelah mengikuti aksi demonstrasi 10 November di Yogyakarta, segera hubungi: 0895-1062-9630 (Tim Hukum Bara Adil)," demikian dikutip dari akun X @LBHYogyakarta, Rabu pagi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan LBH per saat itu, total ada 64 aduan yang mereka terima di hotline. Dari total itu pihaknya menerima ada dua korban di rumah sakit (luka-luka), dan ada 9 massa aksi/warga yang dirawat di RS untuk pertolongan pertama namun identitasnya belum dapat diperoleh saat itu.

Berbeda dengan malam hari yang ricuh dipicu, pada siang hari demo yang digelar massa Aliansi Jogja Memanggil justru berlangsung kondusif. Bahkan, Gubernur DI Yogyakarta yang juga Raja Keraton Jogja, Sri Sultan Hamengku Buwono X menemui langsung dan berbincang sambil duduk lesehan di tengah massa aksi yang menyampaikan aspirasi di depan halaman Pintu Gerbang Kompleks Kantor Gubernur DIY Kepatihan, Yogyakarta, Selasa sore.

Sebelumnya massa aksi menggelar unjuk rasa di depan pintu selatan kantor gubernur itu sejak sekitar pukul 15.00 WIB. Mereka memasang spanduk-bendera di gerbang, lalu bergantian berorasi. Beberapa saat kemudian Sri Sultan yang didampingi Kapolda DIY Irjen Langgeng Purnomo, Pangdam XXVI/Mataram Mayjen TNI Drajad Brima Yoga, melangkah mendatangi massa.

Sri Sultan yang duduk lesehan bersama berhadapan langsung dengan massa aksi itu berdialog dan memberikan tanggapan terhadap sejumlah kebijakan yang dipersoalkan mulai dari pengaturan Jaga Warga, penanganan Stadion Mandala Krida, hingga penetapan upah buruh.