NADIKABAR.COM — Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di lahan seluas delapan hektare di kawasan hutan kota Universitas Indonesia (UI).

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11), dikutip dari NadiKabar.

Gus Ipul pun mengaku bahwa pihak UI telah bersedia memberikan lahan tersebut. Secara khusus, lahan yang diberikan adalah hutan kota UI yang berada di bagian DKI Jakarta.

"Alhamdulillah, UI ini kan bersedia memberikan lahannya yang berada di sisi DKI Jakarta untuk Sekolah Rakyat. Kebetulan, lahan itu merupakan bagian dari Hutan Kota UI," katanya.

Kini, Mensos tersebut mengaku akan segera merealisasikan rencana itu. Berikutnya, Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pengecekan tempat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua pihak, yakni Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UI.

"Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ungkap Gus Ipul.

Mensos Gus Ipul dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung sendiri telah melakukan pertemuan di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin (16/11). Kesiapan lahan di UI untuk pembangunan Sekolah Rakyat pun dilaporkan menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut.

Sementara itu, pihak UI melalui Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional mengatakan bahwa lahan yang diusulkan UI untuk rencana ini bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota, seperti yang sebelumnya dikatakan Mensos Gus Ipul.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro melalui keterangan tertulis, Selasa (17/11).

UI juga mengatakan bahwa tanah yang dikelola kampus merupakan tanah milik negara. Sehingga apabila lahan tersebut diperlukan untuk kepentingan pendidikan masyarakat yang lebih luas, maka UI akan mendukung pemanfaatannya.

"Penetapan lokasi definitif merupakan kewenangan pemerintah. Proses tersebut akan melalui survei kesiapan serta penilaian kelayakan dan kesesuaian lahan, dengan koordinasi administratif antara UI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan Kementerian Sosial," ungkapnya.

Kendati demikian, UI menegaskan bahwa kawasan hutan kotanya tetap akan menjadi kawasan hijau yang dipreservasi.

"Tanpa ketentuan pemerintah sekalipun, UI secara konsisten menjaga keberadaan hutan kota, baik di sisi Jakarta, Depok, maupun lokasi lainnya. Komitmen tersebut tidak berubah dengan adanya rencana ini," terang Erwin.

Melansir sejumlah laman resmi UI, hutan kota ini berdiri di area seluas 98 hektare di kawasan Kampus UI Depok hingga wilayah Jakarta Selatan.

Kawasan seluas 55,40 hektare di wilayah Jakarta Selatan telah ditetapkan Pemprov DKI Jakarta sebagai Hutan Kota Universitas Indonesia melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. 3487 Tahun 1999.

Hutan UI sendiri terbagi menjadi tiga area, yakni Hutan UI Wales Barat yang berisikan vegetasi asli daerah Indonesia Barat; Hutan UI Wales Timur yang berisikan vegetasi asli daerah Indonesia Timur; serta Zona Vegetasi Asli yang berisikan vegetasi alam lokal dari wilayah Jakarta dan Depok.

Keberadaan Hutan Kota UI ini disebut telah diatur sebagai pendukung pendidikan dan penelitian, serta sebagai tempat konservasi plasma nutfah (sumber daya genetik makhluk hidup) dan ekosistem perairan.