"Saya berharap bantuan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk membantu menghidupkan kembali usaha, memperkuat perekonomian keluarga, serta membuka semangat baru bagi para pelaku UMKM untuk bangkit dan berkembang," kata Hendrajoni.
Secara nasional, pemerintah menyiapkan anggaran Banpres Rehabilitasi Usaha Mikro lebih dari Rp1,2 triliun secara bertahap pada 2026 dan 2027.
Dengan anggaran sekitar Rp600 miliar setiap tahun, program tersebut ditargetkan menjangkau lebih dari 400 ribu pelaku usaha mikro terdampak bencana di Sumatera.Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, calon penerima terlebih dahulu harus diusulkan dan mendapat persetujuan kepala daerah. Selanjutnya, data penerima diverifikasi melalui sistem SAPA UMKM yang terintegrasi dengan basis data Dukcapil, Sistem Informasi Kredit Program, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Online Single Submission (OSS), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Penyaluran bantuan disalurkan langsung ke rekening masing-masing penerima. Program ini diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum memiliki akses terhadap pembiayaan perbankan.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan bantuan diprioritaskan bagi pelaku usaha mikro yang belum terjangkau pembiayaan perbankan.
"Prinsip dasarnya, kami tidak akan menerima data di luar usulan kepala daerah. Bagi UMKM yang sedang mengakses KUR, secara sistem akan terpisah karena mereka sudah ditangani melalui program restrukturisasi bunga nol persen dan lainnya. Bantuan presiden ini kita peruntukkan bagi usaha mikro yang betul-betul belum terjangkau perbankan," pungkasnya