Dia menyebut penetapan UMP dilakukan melalui proses tripartit yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. Pemprov DKI berperan sebagai mediator untuk menjembatani perbedaan usulan dari masing-masing pihak.

Pramono mengakui setiap pihak memiliki usulan berbeda terkait nilai alfa yang menjadi komponen dalam perhitungan UMP. Pemprov DKI kemudian mengambil jalan tengah hingga diperoleh angka yang dinilai moderat.

"Begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti nggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu," jelasnya.

Sebelumnya, Pramono menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut naik 7,1% atau Rp 407.065 dibandingkan UMP 2026 yang sebesar Rp 5.729.876.